LAINNYA

PERMASALAHAN PENDIDIKAN

E-mail Print PDF

Permasalahan Pendidikan di Kabupaten Madiun

I.            Masalah pemerataan dan perluasan akses pendidikan

PAUD

a.       APK Paud Non Formal masih rendah

b.      Belum semua desa memiliki PAUD Non Formal

c.       Belum semua PAUD Foemal dan Non Formal memiliki gedung sendiri yang layak

SD/MI/SDLB

  1. APK di Kecamatan wilayah pinggiran belum memenuhi target nasional
  2. Belum semua anak berkelainan dapat terlayani
  3. Masih terdapat anak DO/putus sekolah

SMP/MTs/SMPLB

  1. Belum semua lulusan SD/MI melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi khususnya di wilayah pinggiran
  2. Anak usia sekolah yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan Kota Madiun banyak yang melanjutkan pendidikannya ke Kota Madiun
  3. Masih terdapat anak DO/Putus Sekolah
  4. Masih kurangnya ruang kelas menuju rasio ruang kelas/siswa (1 : 30)
  5. Masih terdapat anak berkelainan yang belum terlayani

SMA/SMK/MA/SMALB

  1. Belum semua lulusan SMP/MTs melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
  2. Belum semua SMA/SMK/MA dapat menampung lulusan SMP/MTs yang berminat melanjutkan pendidikannya
  3. Masih terdapat anak DO/Putus Sekolah
  4. Masih banyaknya  anak kurang mampu yang belum mendapat alokasi Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM)
  5. Masih terdapat sekolah yang belum memiliki jumlah ruang kelas yang memadai menuju rasio ruang kelas/siswa (1: 32)
  6. Belum semua lulusan SMPLB/anak berkelainan melanjutkan pendidikan


Permasalahan Pendidikan di Kabupaten Madiun

II. Masalah pemerataan dan perluasan akses pendidikan

PAUD

a.       Belum semua guru pada PAUD formal dan non formal memiliki kualifikasi S1/D4

b.      Belum semua lembaga PAUD memiliki alat pelajaran dan alat peraga yang memiliki standar

c.       Belum semua kecamatan memiliki TK Pembina sebagai TK Percontohan

d.      Sebagian besar gedung TK/RA an PAUD Non Formal belum memenuhi standar

e.       Terbatasnya biaya operasional TK/RA dan PAUD Non Formal

f.        Minimnnya honorarium guru TK/RA maupun PAUD Non Formal

SD/MI/SDLB

  1. Belum semua gedung dan mebelair SD/MI memiliki kondisi yang layak
  2. Belum semua SD/MI memeiliki perpustakaan, peralatan dan buku referensinya
  3. Rasio siswa : buku Non UASBN belum terpenuhi
  4. Masih bnyaknya sekolah yang belum memiliki alat pelajaran dan peraga yang memadai
  5. Belum semua guru mememiliki kualifikasi ijasah yang sesuai dengan standar minimal
  6. Terbatasnya jumlah guru yang memiliki sertifikasi dan kompetensi
  7. Masih banyak anak yang mengulang
  8. SD/MI belum memiliki tenaga perpustakaan khusus dan terlatih
  9. Terbatasnya jumlah SSN (Sekolah Standar Nasional)
  10. Rata-rata capaian nilai UASBN belum memenuhi target

SMP/MTs/SMPLB

  1. Masih terdapat gedung/ruang kelas yang kondisinya rusak
  2. Belum semua SMP memeiliki jumlah ruang kelas sesuai dengan kebutuhan menuju rasio ruang kelas/siswa 1 : 30
  3. Belum semua SMP memiliki ruang perpustakaan, laboratorium dan peralatan sesuai dengan kebutuhan
  4. Rasio buku non UN belum memenuhi 1 : 1
  5. Masih terdapat siswa di kelas 1,2 dan 3 yang mengulang
  6. Belum semua guru memeiliki kualifikasi  S1/D4
  7. Belum semua guru memeiliki setifikat pendidik dan kompetensi
  8. Belum semua lembaga SMP memiliki tenaga perpustakaan dan laboratorium yang terdidik dan terlatih
  9. Belum semua SMP memiliki infrastruktur  ICT dan tenaga tetapnya
  10. Belum semua sekolah/guru dapat mengoperasikan dan memanfaatkan ICT untuk e learning dan e-administration
  11. Sekolah intisan SSN belum memiliki sarana dan prasarana memenuhi standar
  12. Belum  semua tenaga pendidik  di sekolah rintisan SSN dapat mengimplementasikan bilingual

SNA/SMK/MA/SMALB

  1. Masih terdapat gedung/ruang kelas yang kondisinya rusak
  2. Belum semua SMA memiliki jumlah ruang kelas sesuai dengan kebutuhan
  3. Belum semua SMA memiliki ruang perpustakaan, laboratorium dan peralatan sesuai dengan kebutuhan
  4. Belum semua SMK memiliki ruang kelas sesuai dengan kebutuhan
  5. Belum semua SMK memiliki ruang praktek dan peralatan sesuai dengan kebutuhan
  6. Rasio buku teks pelajaran/siswa belum memenuhi rasio 1 : 1
  7. Belum semua guru memiliki kualifikasi S1/D4
  8. Belum semua guru memiliki sertifikat pendidik dab kompetensi
  9. Belum semua lembaga SMA/SM memiliki tenaga perpustakaan dan laboratorium yang teridik dan terlatih
  10. Belum semua SMA/SMK memiliki infrastruktur ICT dan tenaga tetapnya
  11. Belum semua sekolah/guru dapat mengoperasikan dan memanfaatkan ICT untuk e leraning dan e administration
  12. Sekolah rintisan SBI belum memiliki sarana dan prasarana memenuhi standar
  13. Belum semua tenaga pendidik di sekolah rintisan SBI dapat mengimplementasikan bilingual
  14. Belum semua lulusan SMA dapat melanjutkan ke PT
  15. Lulusan SMK belum seluruhnya dapat bekerja

Masalah penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik

1. PAUD

  1. Belum semua Komite dapat berpartisipasi secara aktif
  2. Belum semua lembaga/satuan pendidikan dapat melaksanakan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabilitas

2. SD/MI/SDLB

  1. Belum semua sekolah melaksanakan MBS secara konsisten
  2. Belum semua komite Sekolah berpartisipasi aktif
  3. Belum semua sekolah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntable

3. SMP/MTs/SMPLB

  1. Belum semua sekolah melaksanakan MBS secara konsisten
  2. Belum semua Komite Sekolah berpartisipasi aktif
  3. Belum semua sekolah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntable

4. SMA/SMK/MA/SMALB

  1. Belum semua sekolah melaksanakan MBS secara konsisten
  2. Belum semua Komite Sekolah berpartisipasi aktif
  3. Belum semua sekolah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntable

 

SOLUSI PEMECAHAN MASALAH DAN ARAH PENGEMBANGAN

Pembangunan pendidikan Nasional diarahkan untuk mengembangkan seluruh potensi kecerdasan manusia secara komprehensif. Didalamnya mencakup kecerdasan intelektual, spiritual, social, emosional, estestis dan kinestetis. Disamping itu pendidikan Nasional juga diarahkan untuk mebangun karakter dan wawasan kebangsaan bagi peserta didik yang merupakan landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan layanan pendidikan yang dapat dijangkau oleh seluruh warga Negara. Untk mewujudkannya ditetapkan kebijakan yaitu pemerintah dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu relevansi dan daya saing, penguatan tata kelola akuntabilitas dan pencitraan public tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD berkualitas, tersedianya dan terjangkaunya layanan Pendidikan Dasar yang bermutu, tersedia dan terjangkaunya layanan Pendidikan Menengah.

 

PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan yang berbeda baik secara social, ekonomi gender, lokasi tempat inggal dan tingkat kemampuan intelektual sertakondisi fisik. Untuk itu telah dilakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan pemerintah dan perluasan pendidikan (APK dan APM) serta menurunkan angka DO dan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun – 44 tahun.

Beberapa kebijakan strategis dalam rangka memperluas pemerataan dan akses pendidikan antara lin :

  1. Memperluas akses pendidikan bagi anak usia 0 – 6 tahun
  2. Memperluas akses pendidikan bagi anak usia 7 – 12 tahuan
  3. Memperluas akses pendidikan bagi anak usia 13 – 15 tahuan
  4. Memperluas akses pendidikan bagi anak usia 16 – 18 tahuan
  5. Memperluas bagi penduduk buta aksara usia 15 – 44 tahun, melalui program pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, bekerjasama dengan stakeholder pendidikan seperti organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi perempuan
  6. Menyelenggarakan layanan pendidikan di jalur non formal maupun pendidikan terpadu/inklusif bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus
  7. Memfasilitasi peran serta masyarakat SMK sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan local serta tuntutan pasar kerja melalui penambahan program pendidikan kejuruan
  8. Memperluas akses SMK secara bertahap sehingga tercapai perbandingan jumlah SMA : SMK = 40 : 60
  9. Meningkatkan pelayanan kesetaraan gender, pendidikan untuk layanan khusus di daerah terpencil dan tertinggal
  10. Menyiapkan alokasi SBPP sebagai dana pendamping BOS untuk membiayai kegiatan operasional dan perawatan gedung untuk Satuan Pendidikan mulai dari SD sampai dengan SM
  11. Meningkatkan komunikasi, informasi, edukasi dan advikasi kepada masyarakat agar mereka makin sadar akan pentingnnya pendidikan
  12. Mengoptimalkan sarana radio, televise, computer dan perangkat ICT sebagai e learning, eadministration, pendidikan jarak jauh sebagai sarana belajar alterntif

PEMERATAAN MUTU, RELEVANSI DAN DAYA SAING

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu dikembangkan Standar Nasional Pendidikan dan pemberlakuan Otonomi yang luas kepada Satuan Pendidikan. Sebagai tindak lanjut dari Undang undang tersebut tertit PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengamanatkan dibentuknya Badan Standar Nasional Pendidikan dengan tugas utama mengembangkan :

  1. Standar Isi
  2. Standar Kompetensi Lulusan
  3. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  4. Standar Sarana dan Prasarana
  5. Standar Penilaian
  6. Standar Proses
  7. Standar Pengelolaan
  8. Standar Biaya

Mengenai pada 8 standar tersebut diatas dalam konteks penjaminan mutu perlu dikembangkan kurikulum oleh masing-masing satuan pendidikan dengan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ), sesuai dengan cirri satuan Pendidikan dan karakteristik lingkungannya. Standar tersebut menjadi acuan dalam penjaminan mutu satuan pendidikan yang dilaksanakan dalam konteks otonomi satuan pendidikan yang pada tingkat sekolah/madrasah disebut manajemen berbasis sekolah. Mengacu pada SNP tersebut perlu dikembangkan program program sebagai berikut :

  1. Program peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
  2. Program sertifikasi dan peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan
  3. Pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik berbasis SNP
  4. Aplikasi e pembelajaran dan e administrasi pendidikan
  5. Melaksanakan evaluasi pendidikan melalui ujian nasional nernasis SNP
  6. Melaksanakan akreditasi satuan dan/atau program pendidikan berbasis SNP untuk menentukan status akreditasinya
  7. Pembinaan SMK
  8. Rintisan Satuan Pendidikkan Berbasis keunggulan local
  9. Rintisan dan pembinaan Satuan Pendidikan Berbasis Nasional dan Bertaraf Internasional
  10. Lomba Mata Pelajaran, kratifitas dan Olypiade Sains
  11. Mengembagkan sekolah berbasis keunggulan local dan pemberian life skil sebagai upaya membekali lulusan dalam mempersiapkan masa depan.

PENGUATAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS DAN PENCITRAAN PUBLIK

Kebijakan tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan public meliputi system pembayaran berbasis kinerja pada lingkup pendidikan serta Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Disamping itu peningkatan peran serta  masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dan pengawasan kinerja pendidikan melalui peran Komite Sekolah pada satuan pendidikan dan Dewan Pendidikan. Disamping itu dikembagkan tata kelola pendidikan yang sehat dan akuntable guna meningkatkan efisiensi dan mutu layanan para tenaga kependidikan yaitu pemberian layanan kepada masyarakat secara professional. Penerapan ICT akan dimanfaatkan secara optimal untuk membantu merealisasikan manajemen pendidikan yang transparan dan akuntable.

You are here: PROFILE Program PERMASALAHAN PENDIDIKAN